TANGERANG — Dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara penganiayaan terhadap Desman Buulolo memicu kemarahan dan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, korban disebut mengalami kekerasan brutal hingga babak belur, tetapi justru muncul dugaan perubahan pasal dalam proses penanganan perkara yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tersangka.
Sorotan kini tertuju kepada seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Jaksa tersebut dituding memerintahkan penyidik Polsek Pinang untuk mengubah pasal dalam perkara Desman Buulolo, dari Pasal 466 KUHP menjadi Pasal 471 KUHP.
KEKERASAN DIDUGA BRUTAL, KORBAN DISEBUT DIBANTING HINGGA DICEKIK!
Berdasarkan keterangan pihak korban, peristiwa penganiayaan tersebut berlangsung secara brutal. Desman Buulolo disebut mengalami kekerasan berupa kepala dibanting ke dinding, kemudian ditendang, serta leher dicekik hingga mengalami luka serius pada bagian tubuhnya.
Pihak korban menyebut dugaan kekerasan tersebut didukung hasil visum dan rekaman CCTV yang menjadi bagian penting dalam perkara.
Awalnya, laporan polisi menggunakan Pasal 466 KUHP. Namun, dalam perkembangan penanganan perkara, muncul dugaan bahwa jaksa di Tangerang meminta penyidik Polsek Pinang mengubah pasal menjadi Pasal 471 KUHP.
Perubahan inilah yang kini dipersoalkan. Pihak korban mempertanyakan mengapa pasal yang digunakan sejak awal justru berubah, padahal mereka mengklaim memiliki bukti medis dan rekaman CCTV mengenai kekerasan yang dialami Desman.
ADA APA DI BALIK PERUBAHAN PASAL? SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?
Pertanyaan besar pun muncul: apa dasar hukum perubahan tersebut? Mengapa penyidik diminta menggunakan pasal yang berbeda? Apakah perubahan itu benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti, atau justru berpotensi memberikan keuntungan bagi tersangka?
Pihak korban menduga perubahan pasal tersebut dapat meringankan posisi hukum tersangka. Namun, dugaan mengenai motif maupun adanya intervensi harus diperiksa dan dibuktikan secara objektif oleh lembaga berwenang.




