Yogyakarta, mataberita.net — Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema ‘Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat’, pada Jumat (13/11/2026), di 1O1 URBAN Heritage Yogyakarta LYNN. Kegiatan ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanim Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron dalam program Desa Binaan Imigrasi. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan Mantrijeron, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Jagawarga, perangkat RT/RW, Karang Taruna, serta masyarakat Kampung Ngadinegaran, Mangkuyudan, Jogokaryan, Mantrijeron, dan Danunegaran.

Wakil Direktur Poltekimipas menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat hanya mengandalkan petugas Imigrasi, melainkan membutuhkan kesadaran hukum, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang. Lurah Mantrijeron menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pemerintah kelurahan dan Imigrasi, khususnya dalam mencegah pelanggaran keimigrasian, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). PKS ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Lurah Mantrijeron sebagai landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing.
BACA JUGA : Inovasi Smart Pro Paspor, Kanim Yogyakarta Perkuat Analisis Risiko dan Deteksi Dini Penyalahgunaan Paspor
Dalam kesempatan tersebut, Poltekimipas juga menyerahkan cendera mata kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenim DIY), Kanim Kelas I Non TPI Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kelurahan Mantrijeron. Dalam sesi pemaparan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta Benu Elamrusyia, S.H., M.H. menjelaskan. Peran Kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) meliputi koordinasi dan pertukaran data, analisis potensi kerawanan, hingga operasi gabungan. Dia juga menguraikan berbagai tindak pidana keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia, serta pentingnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, dosen Poltekimipas Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P. melalui materi ‘Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi’ mengajak masyarakat. Terlebih dalam mengenali potensi kerawanan di lingkungan masing-masing dan menyampaikan informasi awal kepada petugas Imigrasi tanpa melakukan pemeriksaan atau penindakan secara mandiri. Dia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang berpotensi memicu TPPO dan TPPM. Sesi tanya jawab berlangsung antusias dengan pembahasan seputar mekanisme penyampaian informasi dan peran masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian. Di sela kegiatan, Poltekimipas turut membagikan paket makanan kepada jamaah Salat Jumat di Masjid Mustaqim, Yogyakarta, sebagai bentuk kepedulian sosial.
Melalui kegiatan ini, Kanim Yogyakarta berharap terbangun jejaring informasi yang kuat serta sinergi berkelanjutan antara Imigrasi, Poltekimipas, Kejaksaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan orang asing. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan memiliki kesadaran hukum keimigrasian. Pengawasan orang asing bukan semata-mata tanggung jawab Imigrasi, melainkan membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.




