Jakarta, mataberita.net — Wacana konfigurasi ulang kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi sebuah manuver politik strategis: menduetkan Prabowo dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Wakil Presiden. Gagasan tersebut bukan sekadar pergantian figur di lingkar kekuasaan, melainkan berpotensi menjadi momentum rekonsiliasi politik historis antara warisan Soekarno dan Soeharto, sekaligus konsolidasi kekuatan nasional untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.

Secara historis, relasi Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Mayjen Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden kedua, memperlihatkan kompleksitas hubungan antara loyalitas, kepentingan negara, dan transisi kekuasaan. Soeharto dikenal sebagai prajurit profesional yang berperan dalam berbagai peristiwa militer, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949, serta dinamika politik dan keamanan setelah peristiwa G30S/PKI.
Pada 14 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad definitif menggantikan Mayjen Pranoto Reksosamodro. Selanjutnya, pada 1 November 1965, Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), yang kemudian diperkuat dengan pembentukan Kopkamtib pada 6 Desember 1965. Presiden juga memenuhi saran TNI AD untuk membentuk Mahmilub dan memberikan kewenangan kepada Soeharto sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Puncak dinamika tersebut terjadi melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, yang memberikan mandat kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan, ketertiban, dan stabilitas pemerintahan. Mandat tersebut kemudian menjadi landasan bagi langkah-langkah politik dan keamanan yang berujung pada pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi massanya. Keputusan itu selanjutnya memperoleh pengesahan melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.
Di balik peralihan kekuasaan tersebut, terdapat dialektika kepentingan nasional, pertarungan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur, serta upaya mempertahankan eksistensi Indonesia dalam percaturan internasional. Relasi Soekarno-Soeharto memperlihatkan bahwa stabilitas negara dan kesinambungan kepemimpinan membutuhkan kalkulasi politik yang tidak semata-mata bertumpu pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Setelah menjadi Presiden, Soeharto melanjutkan sejumlah agenda pembangunan nasional, memperkuat Pancasila dan UUD 1945, serta mengembangkan peran Indonesia melalui ASEAN dan Gerakan Non-Blok. Dalam perspektif kesinambungan sejarah tersebut, gagasan duet Prabowo-Puan dipandang dapat menjadi simbol pertemuan dua tradisi politik besar Indonesia, yakni nasionalisme Soekarno dan orientasi pembangunan era Soeharto.
Puan Maharani memiliki sejumlah modal politik dan diplomatik. Sebagai Ketua DPR RI, dia memimpin lembaga legislatif dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU), sekaligus menjalankan diplomasi parlemen internasional, termasuk melalui forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Pada 2015, dia memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) termuda dalam sejarah Indonesia. Pada 2020, dia juga menerima gelar Doktor Kehormatan bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Puan merupakan putri Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus cucu Presiden Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan Puan sebagai Wakil Presiden, konfigurasi tersebut berpotensi menghadirkan konsolidasi politik lintas generasi dan lintas kekuatan partai. Konsekuensinya, posisi Ketua DPR RI akan mengalami kekosongan. Salah satu kemungkinan yang dapat dipertimbangkan adalah pengangkatan Sufmi Dasco Ahmad, yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI, sebagai Ketua DPR melalui mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Di sisi lain, dinamika pemerintahan juga menempatkan hak prerogatif Presiden dalam melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet sebagai instrumen penting. Sejumlah polemik mengenai kinerja pejabat strategis, efektivitas koordinasi, serta dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan konstitusi semestinya menjadi dasar evaluasi menyeluruh oleh Presiden. Dalam konfigurasi politik tersebut, nama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto disebut berpotensi masuk dalam pertimbangan pengisian jabatan Menteri.
Nama Yasonna Laoly, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM selama dua periode, juga dikabarkan masuk dalam spekulasi politik mengenai kemungkinan kembali ke kabinet. Dia dikenal sebagai anak angkat Taufik Kiemas, mendiang suami Megawati Soekarnoputri. Namun, wacana duet Prabowo-Puan dan kemungkinan reshuffle kabinet juga tidak dapat dilepaskan dari polemik politik yang menyertai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Naskah sumber menyebut adanya klaim pengunduran diri Gibran melalui penyerahan surat kepada MPR dan perpisahan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Isu tersebut dikaitkan dengan polemik putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran serta desakan publik agar dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali diuji melalui laboratorium forensik. Polemik lain yang menjadi perhatian adalah tudingan mengenai dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026.

Bareskrim Polri menyebut Eks Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka, bersama Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Sekretaris BNPPDT (Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil) sekaligus mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum dan verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri. Ini terbongkar atas kegigihan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam mengabdikan dirinya.
Riwayat kedekatan Listyo Sigit Prabowo dengan Jokowi juga menjadi sorotan. Hubungan profesional keduanya disebut bermula pada 2011 ketika Listyo menjabat Kapolresta Surakarta, sementara Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Perhatian publik juga tertuju pada penanganan perkara judi online yang menyeret nama Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan transaksi keuangan dan penegakan hukum oleh PPATK maupun Polri.

Sumber mataberita.net turut menyampaikan dugaan relasi sejumlah pejabat kepolisian dengan konfigurasi kekuasaan era Jokowi. Nama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto, dan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, yang kemudian menjabat Kapolda Sumatera Utara, disebut dalam kaitan dengan dinamika politik Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sorotan juga diarahkan kepada lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Sumber menuding adanya persoalan dalam proses perekrutan dan penempatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Irjen Pol. (Purn.) Mashudi serta Direktur Perawatan Kesehatan (Dirwatkeshab) Adhayani Lubis.
Sumber tersebut mengaitkan keduanya dengan dugaan pengelolaan logistik dan menyebut Adhayani Lubis memiliki keterkaitan dengan perusahaan swasta pemasok telur ke Koperasi Pemasyarakatan serta dugaan kontribusi Rp600 juta sebagai modal awal operasional perusahaan. Bahkan, kabarnya, masih menjalani hukuman disiplin di Rumah Sakit Pengayoman, Adhayani Lubis akan ditugaskan di LPKA Medan setelah dicopot dari jabatan Dirwatkeshab. Ini juga dipersoalkan lantaran Dirjen Pas kabarnya bakal mengeksekusi permintaan dari Adhayani Lubis. Redaksi mataberita.net disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada Dirjen Pas, tetapi belum memperoleh tanggapan.

Persoalan lain muncul dalam kasus Lapas Kelas IIA Cibinong setelah Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto dan sejumlah pegawai dicopot. Sumber mempertanyakan mengapa pejabat pada tingkat Dirwatkeshab dan Dirjen Pas tidak turut diperiksa. Sorotan juga diarahkan pada dugaan jual beli remisi serta perkara Dimas Kanjeng yang divonis 21 tahun penjara, tetapi disebut menjalani hukuman sekitar delapan tahun sebelum memperoleh Pembebasan Bersyarat dengan alasan sakit berkepanjangan. Termasuk juga terkait Indra Kenz yang terkait kasus Binomo. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas bersama tim pernah melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kondisi perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut.
Mandenas mempertanyakan validitas alasan medis pemberian Pembebasan Bersyarat karena yang bersangkutan disebut tidak ditemukan di rumah maupun rumah sakit ketika dilakukan pengecekan. Dia juga mempertanyakan kemungkinan penerbitan surat keterangan sakit berkepanjangan terhadap WBP lain, termasuk narapidana berisiko tinggi dalam perkara narkotika, korupsi, dan tindak pidana berat. Dia meminta hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas yang dipimpin Inspektur Jenderal Komjen Pol. Rudi Setiawan dibuka dalam Rapat Komisi XIII DPR RI. Menurutnya, pemeriksaan harus mengungkap pejabat yang bertanggung jawab, dasar penerbitan keputusan, serta prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat.
Apabila ditemukan pelanggaran, Mandenas mendorong proses pidana, pencabutan Pembebasan Bersyarat yang tidak sah, dan pengembalian WBP ke Lapas. Pada tingkat kabinet, pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi dan independensi pengambilan keputusan turut diarahkan kepada Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Pratikno.

Riwayat hubungan politik dan profesional mereka dengan Jokowi menjadi bagian dari diskursus publik. Tito Karnavian diusulkan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada Juni 2016 melalui kebijakan potong generasi. Setelah pensiun dari Polri pada Oktober 2019, Tito dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu, hubungan Luhut dengan Jokowi disebut bermula sekitar 2008 melalui jejaring bisnis dan semakin erat ketika Luhut berperan dalam pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014.
Yusril Ihza Mahendra pernah memberikan dukungan melalui Partai Bulan Bintang (PBB) ketika Jokowi mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 dan kemudian menjadi pengacara atau kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Adapun Pratikno disebut telah mengenal dan membantu Jokowi sejak kampanye Pilkada Wali Kota Solo 2005. Keduanya memiliki keterkaitan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Pratikno pernah menjabat Rektor dan Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan.

Sorotan lain menyangkut dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang mencatut inisial AK, yang oleh sumber dikaitkan dengan Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara. Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu sebelumnya turut menyuarakan persoalan pertambangan. Nama Arif disebut dalam konteks ekspansi bisnis nikel selama 2013–2025 yang berkembang seiring kebijakan hilirisasi nasional. Sejumlah laporan media disebut menyoroti dugaan jejaring bisnis dengan kalangan partai politik dan elite aparat penegak hukum, termasuk kaitan dengan Listyo Sigit Prabowo ketika bertugas di Sulawesi Tenggara pada 2013 dan kelompok yang disebut sebagai Geng Solo.
Dalam dinamika yang sama, muncul nama Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, yang memiliki kampung halaman di Desa Atowatu, Sulawesi Tenggara, serta Jenderal Pol. (Purn.) Badrotin Haiti, yang dilantik Jokowi setelah memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman. Nama Badrotin dikaitkan dengan kebutuhan mencari figur kompromi untuk meredam krisis politik dan hukum pada awal 2015. Dari lingkungan TNI, perhatian tertuju kepada Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Jenderal TNI (Purn.) Agus Subiyanto, dan Jenderal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto. Andika Perkasa diangkat menjadi Komandan Paspampres dua hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014. Ia merupakan menantu A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN. Pada 2024, Andika kemudian bergabung sebagai kader PDI Perjuangan dan diusung partai tersebut dalam kontestasi politik nasional dan daerah.

Agus Subiyanto memiliki rekam hubungan profesional dengan Jokowi sejak menjabat Komandan Kodim 0735/Surakarta, kemudian menjadi Danrem 061/Surya Kencana Bogor, Danpaspampres, KSAD, hingga Panglima TNI. Sementara itu, Hadi Tjahjanto pernah bertugas sebagai Komandan Lanud Adi Sumarmo di Surakarta pada 2010, sebelum dipercaya menjadi KSAU, Panglima TNI, dan Menteri ATR/BPN. Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi kelembagaan yang objektif, transparan, dan tidak terjebak pada loyalitas personal maupun konfigurasi politik masa lalu. Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai kinerja para pembantunya, memastikan penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi, serta melakukan reshuffle apabila terdapat pejabat yang tidak memenuhi standar integritas dan efektivitas pemerintahan.
Pada akhirnya, wacana Prabowo-Puan bukan semata persoalan siapa menduduki kursi Wakil Presiden. Lebih jauh, gagasan itu menyentuh kebutuhan membangun konsensus nasional, mempertemukan kekuatan politik besar, dan menegaskan kembali bahwa jabatan publik harus berorientasi pada kepentingan bangsa. Apabila rekonsiliasi politik tersebut benar-benar menjadi pilihan Presiden, maka duet Prabowo-Puan berpotensi menjadi babak baru konsolidasi nasional, sementara reshuffle kabinet dapat menjadi instrumen untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berwibawa.




