Batam – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam menjadi tuan rumah kunjungan kerja sekaligus kegiatan pengarahan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yan Rusmanto, kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kepulauan Riau, Sabtu (4/7). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar, didampingi Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto.
Bertempat di Aula Lapas Batam, kegiatan ini diikuti para Kepala UPT Pemasyarakatan beserta pejabat struktural dari Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Kepulauan Riau. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarsatuan kerja, menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Mengawali kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Riau, Aris Munandar, memaparkan kondisi terkini penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja seluruh jajaran pemasyarakatan yang selama ini terus berupaya menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menyatukan langkah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Selanjutnya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yan Rusmanto, menyampaikan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, mengenai penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya di bidang pembinaan narapidana dan anak binaan. Ia menegaskan bahwa pembinaan harus dilaksanakan secara berkualitas, berkelanjutan, serta tetap menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas seluruh petugas pemasyarakatan harus terus ditingkatkan.
Dalam arahannya, Yan Rusmanto juga menekankan pentingnya mendukung penuh Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam memberantas peredaran narkotika serta praktik penipuan dengan berbagai modus yang masih berpotensi terjadi di dalam lapas maupun rutan. Ia mengingatkan bahwa seluruh petugas harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga : Imigrasi Perkuat Integritas, Gandeng KPK dalam Pembenahan Instansi
“Pak Dirjen menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi petugas yang melanggar aturan. Jalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun yang terbukti melanggar harus siap menerima sanksi. Tugas utama pemasyarakatan adalah membina warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dengan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang lebih baik,” tegas Yan Rusmanto.
Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para Kepala UPT dan peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan, berdiskusi, serta bertukar pengalaman mengenai implementasi tugas dan fungsi pemasyarakatan, mulai dari pelaksanaan program pembinaan, pemenuhan hak warga binaan, penguatan sistem pengamanan, hingga penerapan kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Melalui forum ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, sehingga penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau dapat berjalan semakin efektif, profesional, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan berlangsung dengan tertib, penuh antusiasme, dan semangat kebersamaan. Seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan se-Kepulauan Riau pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial warga binaan.
