Jakarta, mataberita.net — Isu lingkungan yang kian mengemuka telah mengubah cara pandang dunia usaha terhadap nilai perusahaan. Nilai korporasi kini tidak lagi semata ditentukan oleh kinerja finansial, melainkan juga oleh komitmen perusahaan. Terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan merespons tuntutan Para Pemangku Kepentingan. Hal tersebut mengemuka dalam sidang promosi Doktor Marinus Gea di Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis (08/01/2026).
Dalam sidang terbuka tersebut, Marinus Gea mempertahankan disertasinya. Yang mana berjudul ‘Pengaruh Stakeholder Pressure dan Green Governance terhadap Company Value dengan Mediasi Sustainability Commitment dan Sustainability Report Assurance di Bursa Efek Indonesia.’ Penelitian ini menyoroti pergeseran signifikan dalam pembentukan nilai perusahaan di Indonesia seiring meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.
Marinus Gea menjelaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, volatilitas pasar, perubahan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan membuat nilai perusahaan tidak lagi dapat diukur hanya dari indikator finansial. “Nilai perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh profitabilitas. Tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnisnya,” ujarnya dalam pemaparannya di hadapan tim penguji.
Marinus Gea menyoroti sejumlah kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan aktivitas korporasi, yang tidak hanya memicu reaksi publik luas, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan pemerintah, termasuk pencabutan izin usaha. Dia juga menyinggung bencana banjir di Sumatera. Menurutnya, tidak terlepas dari praktik deforestasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam.
Secara tidak langsung, Marinus menegaskan. Lemahnya praktik Green Governance dan rendahnya Sustainability Commitment dapat menurunkan legitimasi perusahaan, meningkatkan risiko operasional dan menggerus nilai perusahaan di mata investor dan masyarakat. Namun demikian, dia menilai. Penilaian company value di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh indikator finansial jangka pendek.
Aspek keberlanjutan dan Environmental, Social, and Governance (ESG) masih kerap dipersepsikan sebagai beban, bukan sebagai sumber penciptaan nilai. “Kontribusi keberlanjutan terhadap valuasi perusahaan belum sepenuhnya terinternalisasi di pasar modal Indonesia,” ungkap Anggota DPR itu.
Melalui disertasi ini, Pria berdarah Ono Niha ini mengajukan kerangka konseptual baru dengan mengintegrasikan Stakeholder Pressure dan Green Governance terhadap Company Value, dengan Sustainability Commitment dan Sustainability Report Assurance sebagai variabel pemediasi. Pendekatan ini dinilai masih jarang dieksplorasi, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia dan negara berkembang.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Wajib Belajar 13 Tahun, Kata Siapa TK itu Tidak Perlu?
Hasil uji hubungan kausalitas menunjukkan bahwa Sustainability Commitment memiliki pengaruh paling kuat terhadap Company Value, menjadikannya sebagai kebaruan utama (main novelty) dalam penelitian ini. “Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan nilai perusahaan,” kata Marinus.
Pria bermarga Gea tersebut menambahkan. Secara umum green governance dan tekanan stakeholder juga terbukti berpengaruh positif, baik terhadap komitmen keberlanjutan maupun secara langsung terhadap nilai perusahaan. Praktik keberlanjutan sejatinya merupakan upaya menjaga daya dukung lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menurutnya, telah terbukti menimbulkan bencana ekologis dan kerugian besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. “Dengan penerapan praktik keberlanjutan, perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup,” tegas Marinus. Dia juga menyoroti perkembangan penerapan ESG di Indonesia yang semakin pesat.
Perusahaan terbuka semakin transparan melalui publikasi laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Dari sisi regulasi, penerapan ESG didukung oleh sejumlah aturan. Antara lain UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.
Meski demikian, Marinus menilai. Kesadaran dunia usaha terhadap dampak praktik keberlanjutan pada profitabilitas dan nilai perusahaan jangka panjang masih relatif rendah. Oleh karena itu, dia merekomendasikan penguatan regulasi yang berpihak pada lingkungan dan memiliki daya paksa hukum yang kuat. Khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor eksploitasi sumber daya alam dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
Dalam rekomendasi, Marinus Gea mendorong DPR RI bersama Pemerintah untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi dan mengarusutamakan perencanaan dan penganggaran hijau sebagai investasi strategis pembangunan.
“Kebijakan lingkungan mungkin dianggap membebani dunia usaha dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan memberi manfaat besar bagi perusahaan, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Gea.
