Jakarta, mataberita.net — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengkritik usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin vasektomi bagi suami jadi syarat keluarga menerima bantuan sosial.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menegaskan tidak ada peraturan yang mengatur vasektomi suami menjadi syarat keluarga menerima bantuan sosial.
“Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu,” ucap Cak Imin sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu (03/05/2025).
Cak Imin menegaskan pemberian bansos harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh membuat aturan sendiri untuk memberikan bansos.
“Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri,” kata dia.
Dedi Mulyadi sebelumnya mengusulkan vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan dari pemerintah provinsi.
BACA JUGA : Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 K/L Senilai Rp86,6 T
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.
Syarat vasektomi bagi sang suami itu diterapkan agar laki-laki dari kalangan keluarga miskin berpartisipasi aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) yang berusaha menyiasati tingkat kepadatan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat.
Dedi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
“Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena yang ‘doyan’ pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ungkap Dedi di Bandung, pada Senin (28/04/2025).
