Jakarta, mataberita.net — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.
Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.
“Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha,” tutur Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (30/04/2025).
“Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak,” ucap Ara tertawa.
Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.
BACA JUGA : Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 K/L Senilai Rp86,6 T
Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.
Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.
“Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang,” beber Ara.
Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.
Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurut dia, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.
“APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” ujar Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (29/04/2025).
