Bandung, mataberita.net — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pelaksanaan pendidikan di sekolah militer bagi pelajar dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Nantinya, setiap siswa akan menjalani pendidikan selama enam bulan.
Dedi mengatakan beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Jabar menyatakan sudah siap untuk program pembinaan tersebut.
“Nanti dari kabupaten/kota sudah ada beberapa yang siap. Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer,” tutur Dedi di Bandung, pada Senin (28/04/2025).
“Nanti di kompleks tentara atau di kompleks polisi kita sekolahkan di situ selama satu tahun, minimalnya enam bulan. Sampai dia berubah,” lanjutnya.
BACA JUGA : Perum Bulog : Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih
Dedi mengatakan salah satu alasan program ini dijalankan karena keberadaan geng motor kian meresahkan. Mereka yang tergabung di geng motor, lanjut Dedi, salah satunya kelompok pelajar.
“Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor enggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai, hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat, tidak bisa lagi terus-terusan wacana, dari dulu geng motor enggak selesai-selesai. Harus tuntas,” ungkapnya.
Dedi mengatakan untuk mendukung kegiatan program pendidikan militer, TNI dalam hal ini Kodam III Siliwangi menyatakan sudah menyiapkan sarana prasarananya.
“Mulai Mei, kita sudah mulai jalan, sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan. Sekolahnya tetap mereka berafiliasi pada SMP (atau SMA) mana, tapi kelasnya khusus,” ucapnya.
Dedi mengklaim, TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. Mereka yang diikutkan dalam program ini, berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
Adapun prioritas pada program ini, yakni siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
Soal masalah biaya, Dedi mengatakan program ini akan berkolaborasi dari Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
