Jakarta, mataberita.net — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan rencana pemerintah memoratorium atau menghentikan sementara ekspor kelapa demi menghentikan lonjakan harga belum bisa dilakukan.
Pasalnya, saat ini usulan penghentian sementara dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir menyampaikan pembahasan ini akan mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.
“Usulan Kementerian Perindustrian sudah diajukan ke Kemenko Perekonomian, sebagaimana diatur pada PP 29/2021 maka akan dilaksanakan rakortas di Kemenko Perekonomian untuk membahas usulan dimaksud. Semua sisi pertimbangan akan dibahas pada rakortas sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan,” tutur Farid Amir, pada Selasa (15/04/2025).
BACA JUGA : Layanan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Masuk Peringkat 10 Besar Dunia versi Skytrax
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kebijakan ekspor strategis seperti ini harus melalui proses koordinasi lintas kementerian sebelum diputuskan.
Harga kelapa memang tengah melonjak. Pedagang pasar menyebut harga kelapa parut sudah melonjak hingga Rp25 ribu per butir.
Salah satu pedagang di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengatakan harga kelapa parut melonjak imbas perebutan pasokan. Pedagang yang tak ingin disebutkan namanya tersebut mengklaim banyak kelapa yang dikirim ke China.
“Dari sebelum puasa udah naik karena rebutan pasokan di petaninya karena dikirim ke luar, ke China,” katanya
Jika sebelumnya ia menjual kelapa hanya Rp15 ribu per butir, sekarang harganya Rp25 ribu per butir ukuran besar. Sementara untuk ukuran kecil dibanderol Rp20 ribu butir, dari sebelumnya hanya Rp12 ribu per butir.
Merespons lonjakan harga itu, Kemenperin mengusulkan ekspor kelapa bulat disetop sementara atau ditangguhkan (moratorium) imbas lonjakan harga di Tanah Air serta produknya langka.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan usulan ini untuk merespons masalah kelangkaan pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa lokal.
Ia menilai kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” ujar Putu dalam keterangan resmi,ada Jumat kemarin (11/04/2025).
Selain moratorium ekspor, Kemenperin mengusulkan pengenaan pungutan ekspor kelapa bulat dan produk turunannya, serta penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri.
“Langkah mitigasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang telah semakin melambung di dalam negeri,” kata Putu.
Kemenperin juga mengusulkan agar nantinya dana hasil pungutan ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang manfaatnya dikembalikan kepada petani untuk menjaga kesejahteraan petani.
