Jakarta, mataberita.net — Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon memperkirakan semakin banyak masyarakat yang tak mampu membeli asuransi kesehatan swasta.
Pasalnya, biaya kesehatan atau inflasi medis di RI cenderung tinggi. Biaya kesehatan yang mahal tentunya akan mengerek premi asuransi karena perusahaan asuransi harus membayar klaim yang lebih besar.
“Inflasi medis kita double digit, pernah ada beberapa tahun sampai 15 persen. Seumpama asuransi kesehatan ini adalah komoditas maka dalam beberapa tahun ke depan makin banyak masyarakat Indonesia yang tidak sanggup memiliki asuransi kesehatan komersial,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, pada Senin (17/03/2025).
Budi mengatakan masyarakat yang tak mampu membeli asuransi swasta akan beralih ke BPJS Kesehatan. Imbasnya, BPJS Kesehatan akan semakin tertekan.
“Sehingga potensi bahwa BPJS Kesehatan mengalami tekanan karena klaimnya yang semakin banyak,” jelasnya.
BACA JUGA : Gibran Ingatkan Para Pengusaha Perhatikan Aspek Lingkungan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengungkapkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah menggodok standar klaim asuransi kesehatan.
“Itu (batasan klaim asuransi kesehatan) kita akan rumuskan di dalam surat edaran (SE),” ubgkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono usai Risk and Governance Summit 2024 di InterContinental, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/11/2024).
OJK berharap pembahasan ini akan berbuah keputusan konkret. Ogi menekankan penetapan batasan atau standar klaim asuransi ini diperlukan demi perbaikan ekosistem kesehatan.
Harapannya, ekosistem kesehatan di Indonesia bisa lebih efisien. Selain itu, Ogi ingin masyarakat lebih mudah mengklaim asuransi kesehatan serta diyakini bisa lebih sehat untuk kelangsungan rumah sakit, farmasi, hingga dokter.
