Jakarta, mataberita.net — Gubernur Riau Abdul Wahid menyetop total program organisasi perangkat daerah (OPD) demi membayar utang Rp2,2 triliun pada 2025.
Abdul mengklaim utang alias tunda bayar itu merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Imbas tunggakan yang begitu besar, ia menegaskan 21 ribu pegawai OPD terpaksa nganggur pada tahun ini.
“Jadi, DPRD saya kasih tahu bahwa saya mengnolkan biaya (program OPD) semuanya, tetapi itu pun tidak menutup (utang Rp2,2 triliun),” tutur Abdul dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2025-2029 dan RPKD 2026 di Riau yang ditayangkan di kanal Youtube Diskominfotik Provinsi Riau pada Rabu (12/03/2025).
“Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, saya mau selesai di 2025. Saya tegas-tegas saja. Biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah, yang penting persoalan saya selesai,” ujarnya.
BACA JUGA : Gibran Ingatkan Para Pengusaha Perhatikan Aspek Lingkungan
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan perlu ada evaluasi dari program pemprov di tahun sebelumnya. Abdul Wahid mengaku heran mengapa bisa ada tunda bayar yang begitu besar.
Ia menyebut tak pernah melihat tunggakan sebesar itu, baik selama menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI. Menurutnya, tunda bayar paling besar setidaknya cuma Rp200 miliar-Rp250 miliar, bukan Rp2,2 triliun.
Gubernur Riau itu menuding kerja pemprov sebelumnya tidak mengacu pada alur yang seharusnya.
“Ini belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau (utang Rp2,2 triliun. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah buka semua lembar kertas kerja OPD, dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar, dinolkan pun,” terangnya.
“Saya mungkin akan ambil keputusan. Apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali pegawai OPD kita ini 21 ribu, termasuk guru-guru semua. Itu tidak ada kerja tahun ini,” tutur Abdul.
Bahkan, Abdul berniat untuk memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.
“Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka, hari ini saya tidurnya hampir jam 3 subuh, setiap hari, dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini. Pokoknya setelah salat, saya langsung rapat dan bekerja. Saking seriusnya saya mengurus daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Mudah-mudahan saya kuat sajalah menghadapinya,” pungkas Abdul.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro untuk mengonfirmasi kondisi keuangan Pemprov Riau, begitu pula solusinya sudah dihubungi . Tetapi, yang bersangkutan belum merespons.
