Jakarta, mataberita.net — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja bantuan sosial (bansos) per Februari 2025 tembus Rp25,9 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja bansos tidak masuk pos yang terkena efisiensi di APBN 2025.
“Pada dua bulan pertama tahun ini belanjanya (bansos) meningkat menjadi Rp25,9 triliun. Ini yang tidak diefesinsikan maka penyaluran semua bansos sesuai dengan jadwal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, pada Kamis (13/03/2025).
Suahasil merinci bansos yang sudah disalurkan di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun, bantuan Kartu Sembako sebesar Ro10,3 triliun, dan bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar sebesar Rp7,7 triliun.
BACA JUGA : Sri Mulyani Klaim Semua Negara Sulit Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Level 5 Persen
Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar sebesar Rp600 juta dan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebesar Rp156,3 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja negara pada dua bulan pertama tahun ini menembus Rp348,1 triliun. Gelontoran uang negara itu sekitar 9,6 persen dari pagu APBN tahun ini.
Ani, sapaan akrabnya, merinci belanja pemerintah pusat pada Januari 2025-Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak Rp136,6 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).
Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh Rp316,9 triliun alias 10,5 persen dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
Imbasnya, APBN defisit Rp31,2 triliun atau sebesar 0,13 persen sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.
