MATABERITA.NET, Jakarta– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Pasalnya banyak berbagai permasalahan yang menyertai sistem baru tersebut, hingga membuat pengembangannya tak kunjung rampung.
Luhut mengatakan, setidaknya Coretax telah dikembangkan selama sekitar 10 tahun. Menurutnya, perlu dilakukan audit untuk melihat penyebab dari lamanya proses perampungan sistem, termasuk dengan permasalahan yang menghambat implementasinya. “Coretax ini harus dipercepat. Buat saya sih sebenarnya sederhana, masa Cortex sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran Presiden (Prabowo Subianto) audit saja pak,” ungkap Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, pada Rabu (19/2/25).
Menurut Luhut, presiden punya kewenangan untuk melihat di mana kurang dan lebihnya sistem perpajakan baru tersebut. Apalagi, sistem perpajakan saat ini dikembalikan lagi pada sistem yang lama.
Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam rapat dengan Komisi XI DPR tentang Laporan Keuangan Kemenkeu tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, pada Rabu (30/8/2023), sempat mengungkap total anggaran untuk membangun Coretax, yakni sebesar Rp 1,39 triliun. Kala itu, untuk membangun sistem ini Kemenkeu telah merogoh kocek Rp 654 miliar selama 2022.
Baca Juga :
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Proyek Jokowi Mangkrak?
Pemerintah juga perlu mempelajari lebih lanjut alasan dibalik kondisi rendahnya tax ratio RI. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan terhadap sistem perpajakan RI sehingga ke depannya bisa lebih efisien.”Jadi hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10% saja? Kenapa tidak bisa naik begitu? Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu di mana masalahnya,” sebut Luhut.
Padahal, kata Luhut Indonesia sendiri punya potensi besar untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Apabila Coretax diterapkan, Luhut mengatakan, diproyeksikan bisa menarik pajak hingga Rp 1.500 triliun. “Jadi kalau kita memperbaiki, ada beberapa item yang diberikan, termasuk digitalisasi tadi, itu kita bisa memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita dan juga menaikkan tax ratio kita, (kontribusinya) dari 6,4% ke GDP atau setara dengan Rp 1.500 triliun. Kami pikir ya kita dapat sepertiganya saja saya kira sudah bagus,” pungkasnya.
