MATABERITA.NET, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Yasonna Laoly mengkritik program Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengucurkan dana sebesar Rp 100 juta per desa. Dia pun menyinggung. Dana desa yang turun ke desa-desa sekarang banyak yang tidak terealisasi dengan baik. Dan juga masih banyak desa yang tertinggal. Sebab banyak Kepala Desa yang terlibat dengan hukum, juga menjadi alat dalam Pemilu (Pemilihan Umum).

“Tadi dikatakan, ada delapan ribu desa dapat seratus juta per desa, saya agak konsen dalam soal soal ini, kita pengalaman dengan dana dana desa. Pengalaman dengan dana desa sudah bertahun tahun masih tetap banyak desa desa yang tertinggal,” tegas Yasonna Laoly di gedung DPR.

Baca Juga :

Cita – Cita Terwujud, Yasonna Resmikan Poltekpin

Yasonna membeberkan. Banyak Kepala Desa yang berurusan dengan hukum. Dia bahkan menyebut. Kalau ditelisik mungkin hanya ada beberapa Kepala Desa yang bersih. “Ah ini dana desa, ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen Kepala Desa yang bisa bersih, sebersih bersihnya,” ungkapnya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga menyinggung terkait dengan keterlibatan Kepala Desa pada Pemilu tahun 2024 yang lalu. Pasalnya, Kepala Desa menjadi alat penakut. “Makanya pada Pemilu yang lalu, banyaklah Kepala Desa yang menjadi alat penakut, digunakan untuk tujuan tujuan tertentu dalam Pemilu,” pungkasnya.