JAKARTA, mataberita.net- Kegagalan Presiden Joko Widodo saat menjabat Presiden Republik Indonesia dari 2014-2024 atau lebih tepatnya dua periode. Bahkan terdeteksi beberapa targetnya belum terealisasi.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, berikut daftar target Jokowi yang belum tercapai dan realisasinya:
- Angka Kemiskinan Tidak Turun
Tadinya Jokowi ingin menurunkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 6-7 persen pada 2024. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin masih di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang pada Maret 2024.
- Angka Pengangguran di Indonesia Meningkat
Jokowi juga berharap agar tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun hingga menjadi 3,6-4,3 persen pada 2024. Akan tetapi, BPS melaporkan persentase TPT menembus 4,82 persen, atau terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja pada Februari 2024.
Baca Juga : Foto : Ribuan Rumah Program Jokowi Terbengkalai Bak Rumah Hantu
- Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,7-6 persen per tahun. Langkah-langkah strategis yang diberlakukan untuk mencapainya melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktanya, BPS menyebut ekonomi Indonesia semester I 2024 terhadap semester II 2023 hanya tumbuh sebesar 5,08 persen. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada 2022 berada di level 5,31 persen, jauh lebih tinggi daripada capaian pada 2021 yang hanya sampai di angka 3,7 persen.
- Rasio Pajak Rendah
Jokowi menginginkan peningkatan rasio pajak menjadi 10,7-12,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Pada 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio pajak hanya 10,21 persen dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 10,39 persen.
Bila mengacu pada Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, rasio pajak ditargetkan sebesar 10-10,2 persen pada 2024. Target tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam dokumen RPJPN 2020-2024.
- Rasio Gini Buruk
Jokowi juga mengharapkan penurunan rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk hingga di angka 0,360-0,374. Rasio gini bernilai 0 artinya pemerataan semakin baik, sebaliknya, indeks gini yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan semakin buruk.
Pada Maret 2024, BPS melaporkan bahwa rasio gini di Indonesia adalah sebesar 0,379. Angka tersebut hanya menurun 0,009 poin bila dibandingkan dengan gini ratio pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 0,388.
