Jakarta, mataberita.net — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkap data Laporan Pembangunan Dunia 2024 dari Bank Dunia yang menemukan sekitar 108 negara terancam gagal bertransisi menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) atau negara maju.
“Dengan periode pertumbuhan yang lambat, ada ancaman bahwa mayoritas negara berkembang akan terjebak dalam jerat middle income trap,” tutur Thomas dalam acara The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC), pada Kamis (03/10/2024).
“Laporan Pembangunan Dunia 2024 yang terbaru menyatakan bahwa sekitar 108 negara berpotensi gagal bertransisi menjadi negara berpenghasilan tinggi jika mereka tidak dapat menyusun strategi yang tepat untuk mereformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka mulai menua,” ujarnya.
Keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut mulanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan bertahan stabil di level 2,6 persen, sebelum naik menjadi rata-rata 2,7 persen pada 2025-2026. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diproyeksikan tumbuh rata-rata 4 persen pada 2024-2025.
Selain ketidakpastian ekonomi global, Thomas mengungkap dunia saat ini juga menyaksikan tensi geopolitik dan ekonomi yang memanas, dengan konsekuensi negatif yang mengganggu kestabilan perdagangan dan rantai pasok di seluruh dunia.
BACA JUGA : Komisi Pemberantasan Korupsi Geledah Sejumlah Lokasi di Jawa Timur
“Akibatnya, kita melihat lebih banyak konflik global yang diwarnai kekerasan dan ketegangan ekonomi antar negara. Ketidaksetaraan dan kemiskinan juga telah menjadi masalah global,” terang dia lebih lanjut.
Ia kemudian merujuk pada analisis International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan bahwa pertumbuhan global yang rendah dalam jangka waktu yang lebih lama akan membuat dunia menjadi lebih tidak setara secara global dan internal di dalam negeri.
Menurut dia, hal itu sangat memprihatinkan karena berpotensi memperlambat kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam beberapa dekade terakhir dalam mengurangi ketimpangan global.
Thomas pun menyoroti bagaimana ancaman perubahan iklim hingga teknologi kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggusur para pekerja secara besar-besaran sehingga bisa menimbulkan dampak besar-besaran yang tak bisa hanya diselesaikan dari kekuatan pasar.
“Oleh karena itu, pemerintah menjadi lebih penting dan harus memainkan peran penting dalam memecahkan dan mengurangi tantangan global ini,” imbuhnya.
