Jakarta, mataberita.net — Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat negara lainnya.
Menurut dia, sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya.
Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.
“Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” tuturnya di Gedung DPR RI, pada Kamis (19/09/2024).
“Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” ucap dia.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/09/2024).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” imbuh Teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” pungkasnya.
