Jakarta, mataberita.net — Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif tiket KRL. Mereka mengaku sudah membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan hal ini di tengah polemik subsidi KRL diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Meski sudah membuat kajian, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.
“Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif),” tutur Risal, pada Kamis (12/09/2024).
“Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000,” lanjutnya.
Risal menegaskan Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL itu.
Begitu pula dengan rencana menjalankan skema subsidi KRL berbasis NIK. Ia menekankan masih menunggu arahan, terutama dari pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Sampai sekarang belum juga ya (kenaikan tarif KRL) karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” imbuhnya.
“Pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya,” ujar Risal.
Isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.
Akan tetapi, Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu-menahu soal rencana tersebut. Ia berdalih belum ada rapat mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.
“Saya enggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu,” tutur Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat (30/08/2024).
Sang Kepala Negara juga tak bersikap. Jokowi tidak bisa memastikan apakah dalam waktu dekat pemerintah akan mengadakan rapat dan berkoordinasi terkait wacana tersebut.
