Jakarta, mataberita.net — Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan akan mencopot pejabat yang jadi mafia calo kementerian itu dan akan melaporkannya sendiri ke penegak hukum.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Mentan Amran ingin mengembalikan martabat Kementan seperti lima tahun lalu, ketika saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan anti gratifikasi.
“Pak Menteri hanya ingin Kementan namanya dipulihkan martabatnya. Dan beliau tidak akan segan-segan untuk memproses hukum jika ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dan bertindak korupsi, dan akan mengantarkan sendiri ke pihak yang berwajib,” tutur Arief dalam keterangannya, pada Senin (09/09/2024).
Dia menuturkan tidak benar jika ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu. Arief mengatakan jangan sampai ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu di balik tegasnya Amran memberantas percaloan di Kementan.
BACA JUGA : Erick Thohir Pastikan Tidak Ada PHK Terhadap Karyawan Angkasa Pura Usai Merger Jadi Angkasa Pura Indonesia
Sebelumnya, Kementan di bawah kepemimpinan Amran mendapatkan pernghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK. Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan Anti Gratifikasi dari lembaga anti rasuah KPK selama 3 kali berturut-turut.
Sejak dulu, kata Arief, Mentan Amran memang dikenal sikapnya yang tegas ke anak buahnya yang bermain-main dengan nasib petani.
“Hari ini saya memerintahkan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait pengaduan yang saya terima, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” imbuh Amran, pekan lalu.
Oleh sebab itu, Arief mengingatkan pesan Mentan Amran yang disampaikan kepada seluruh pejabat dan jajarannya untuk tidak melakukan korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
