Jakarta, mataberita.net — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkap penyederhanaan satuan kerja (satker) telah berhasil menghemat belanja negara hingga Rp1.398 triliun sejak 2019 hingga 2024. Penghematan tersebut utamanya berasal dari honor operasional satker.
Thomas mengatakan penyederhanaan jumlah satker menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas belanja negara melalui penajaman perumusan output alias hasil keluaran integrasi sistem dan pengendalian belanja.
“Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penyederhanaan satker yang berimplikasi pada penurunan biaya operasional, salah satunnya dari honor operasional satuan kerja sebesar Rp1.398 triliun,” kata keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, pada Senin (09/09/2024).
Selain penyederhanaan satker, perbaikan norma standar biaya masukan dan pengendalian biaya melalui standardisasi indeks biaya juga menjadi upaya lainnya untuk mencapai belanja negara yang lebih berkualitas.
BACA JUGA : Erick Thohir Pastikan Tidak Ada PHK Terhadap Karyawan Angkasa Pura Usai Merger Jadi Angkasa Pura Indonesia
Upaya yang telah dilakukan Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas belanja negara termasuk melalui akselerasi dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Di samping itu, peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran serta perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
“Peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran, perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada DAK nonfisik, dana otsus, dana insentif daerah, dan penyederhanaan jumlah satker,” beber Thomas lebih lanjut.
Dengan berbagai upaya itu, dia menyebut pihaknya menargetkan indeks kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 84, perluasan implementasi standar keluaran khusus 5.117 output dan penurunan belanja birokrasi.
“Dan untuk mencapai target-target tersebut, membutuhkan alokasi sebesar Rp9,65 miliar,” imbuh dia.
Menurut dia, anggaran tersebut digunakan untuk penajaman rumusan output melalui panduan penyusunan dan penggunaan klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO), pengendalian belanja terutama belanja birokrasi melalui penetapan standardisasi biaya, dan peningkatan kemampuan SDM yaitu petugas yang menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
