Jakarta, mataberita.net — Pemerintah menaikkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun.
Kenaikan berasal dari setoran dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) yang ditargetkan naik dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.
“Proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN yang akan menimbulkan kenaikan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun. Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan KND dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, pada Rabu (04/09/2024).
Di samping itu, kenaikan PNBP juga disumbangkan oleh PNBP dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp4,26 triliun.
Sri Mulyani mengatakan beberapa K/L yang menjadi penyumbang PNBP terbesar adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang naik ke Rp 510 miliar, Polri yang naik Rp2,59 triliun.
Lalu, Kementerian Perhubungan ada kenaikan PNBP ke Rp9 triliun, dan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham naik ke Rp8,6 triliun.
“Dengan demikian dari sisi penerima negara bukan pajak ada kenakan Rp8,26 triliun yaitu dari KND Rp4 triliun dan PNBP Rp4,26 triliun,” katanya.
Di lain sisi, anggaran belanja K/L dalam RAPBN 2025 naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Kenaikan disebabkan empat program Quick Win presiden terpilih Prabowo Subianto.
BACA JUGA : Perum Bulog Tegaskan Batal Impor Beras dari China Pada 2024
“Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun,” kata Sri Mulyani.
Empat program itu adalah makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun.Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
Kemudian pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Kemudian, program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun.
Program ini akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
“Ini (Rp15 triliun) nanti akan dialokasikan Rp7,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian,” imbuhnya.
