Jakarta, mataberita.net — Anggaran Kementerian PUPR dipangkas 50 persen lebih atau sekitar Rp89 triliun di 2025 atau tahun pertama Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya diberi Rp75,6 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.
PUPR memang masih masuk dalam jajaran 10 kementerian/lembaga (K/L) penerima anggaran jumbo di 2025. Kementerian ini berada di urutan ke-7.
Pemakaian anggaran yang dipangkas setengahnya itu dirinci dalam Buku I Nota Keuangan RAPBN 2025. Paling besar akan digunakan PUPR untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp30,12 triliun.
Kemudian, sebanyak Rp24,29 triliun untuk program ketahanan sumber daya air, Rp13,64 triliun dipakai program perumahan dan kawasan permukiman, dan Rp7,47 triliun bagi program dukungan manajemen. Sedangkan Rp81,55 miliar sisanya untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi.
BACA JUGA : Otoritas Jasa Keuangan Izinkan Influencer Promosikan Kripto
Akan tetapi, besaran anggaran Kementerian PUPR tahun depan tak beda jauh dengan Badan Gizi Nasional. Badan yang baru dibentuk itu akan mengurusi program makan bergizi gratis.
Pembentukan Badan Gizi Nasional diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo. Aturan ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024.
Presiden Jokowi juga sudah melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara. Ia merupakan dosen IPB University pada program studi S2 Entomologi.
Dadan menegaskan Badan Gizi Nasional bakal mengelola sendiri anggaran Rp71 triliun. Ini termasuk untuk gaji pegawai.
“Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri),” kata Dadan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
“Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi),” pungkasnya.
