Jakarta, mataberita.net — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan. Tahun 2023 masih menjadi tahun yang berat bagi ekonomi Indonesia dan juga global. Oleh sebab itu, pemerintah baik yang ada di pusat maupun daerah diminta untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan. Seperti yang diketahui, pada tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi ekonomi, bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi juga akan merasakan seperti sedang resesi. Sepertiga itu artinya diperkirakan ada kurang lebih 70 negara yang akan terombang ambing masalah ekonominya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta. Agar pemangku kebijakan jangan sampai keliru mendeteksi data-data dan fakta yang ada di lapangan. “Hati-hati. Semuanya harus bekerja keras mendeteksi data-data di lapangan, sehingga tidak keliru membuat kebijakan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (17/01/2023).
“Sekecil apapun kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan,” sambung Eks Wali Kota Solo tersebut. Dia mendorong Indonesia. Utamanya para pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah harus memiliki frekuensi yang sama menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Pasalnya, momok semua negara sekarang adalah inflasi. Pertumbuhan perekonomian Indonesia kini berada di posisi yang baik, pasca guncangan pandemi Covid-19. Meski begitu, dia meminta untuk tetap waspada.
BACA JUGA : https://mataberita.net/
Kepala Negara itu juga meminta. Agar BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah dapat memberikan informasi (data dan fakta) yang apa-adanya kepada kepala daerah. Hal itu guna mengukur produktivitas pertumbumbuhan ekonomi. “Jangan sampai mengatakan sebaliknya. Saya cek langsung ke lapangan. Misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat. Cabai mahal, perintahkan tanam cabai,” ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi juga mengapresiasi kerja keras banyak pihak yang sudah memulihkan ekonomi Indonesia setelah Covid-19. “Berkat kerja keras kita, inflasi Indonesia terakhir berada di 5,5 persen,” ungkapnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan. Pihaknya sudah melakukan berbagai cara sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Kemendagri bersama Kementerian Lembaga terkait melaksanakan langkah-langkah.
Langkah dimaksud diantaranya menggelar rapat koordinasi rutin mingguan sejak Oktober 2022 sampai saat ini. “Dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif berdasarkan laporan BPS kuartal ketiga tahun 2022 mencapai 5,72 persen. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik,” kata Mendagri Tito.
