Jakarta, mataberita.net — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berani menjamin pengusaha yang investasi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia bakal cuan.
Bahlil menyebut solusi ini ditemukan setelah ia ditunjuk menjadi menteri ESDM sejak pada Senin (19/08/2024). Ia menekankan kepada jajaran Kementerian ESDM bahwa isu energi terbarukan adalah keharusan.
“Jadi, 10 tahun pertama, supaya perbankan yang membiayai pengusahanya break event point, habis itu diturunkan (biaya pokok penyediaan/BPP). Kontraknya 30 tahun. Jadi, 10 tahun dia (pengusaha) berusaha untuk mengembalikan modalnya, 20 tahun dia menikmati hasilnya,” tuturnya dalam kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta Pusat, pada Rabu (25/09/2024).
“Alhamdulillah metode ini dapat diterima baik oleh pemerintah, PLN, dan pengusaha. Konsep inI saya pikir konsep win-win supaya tidak ada lagi perdebatan,” tegas Bahlil.
Ia menyebut isu dalam penyediaan listrik EBT adalah PT PLN (Persero) akan membelinya dengan harga murah. Di lain sisi, Bahlil menegaskan upaya ini tidak boleh merugikan pengusaha yang berinvestasi di sektor tersebut.
Bahlil mencontohkan investasi pembangkit listrik EBT cukup mahal, bahkan 6 kali dari biaya PLTU batu bara. Ia merinci biaya modal atau capital expenditure (capex) untuk membangun power plant EBT dengan kapasitas 1 megawatt (MW) mencapai US$6 juta.
“Kalau tidak salah, PLN itu menerima dalam peraturan kemarin saya tanda tangan, untuk 10 tahun pertama sekitar 9,5 sen. Untuk geothermal. Sehingga biaya subsidi negara tidak terlalu besar,” ujar Bahlil.
“Nanti bertahap 10 tahun, habis itu turun menjadi 7 sen-7,3 sen. Habis itu diturunkan lagi, supaya apa? PLN bisa dapat untung dan negara tidak diberikan beban,” jelasnya.
BACA JUGA : Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Klaim Program Cetak Sawah Baru Tidak Serta-merta Buka Lahan Hutan
Bahlil juga menekankan dirinya diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto soal EBT. Ia mengatakan kontribusi EBT untuk listrik Indonesia minimal 60 persen, yang akan dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2035.
Ia menyebut selama ini RUPTL belum memasukkan berapa megawatt listrik dari EBT. Bahlil mengatakan hanya ada angka besarnya, tanpa membicarakan detail sumbangsih energi baru terbarukan tersebut.
Akan tetapi, ia mengakui ada masalah lain yang harus dituntaskan, yakni transisi. Bahlil menegaskan sumber panas bumi alias geothermal, angin, air tidak dibarengi dengan jaringan integrasi.
“Jadi, kalau kita paksa PLN atau swasta membangun power plant-nya, ini mau jual ke mana? Ini yang orang Papua bilang latihan lain, main lain. Karena enggak punya jaringan, maka kita minta PLN segera mengidentifikasi di mana sumber-sumber energi baru terbarukan tersebut,” imbuhnya.
“Baru, kemudian diintervensi dengan kebijakan pemerintah untuk membangun jaringan. Jadi, masalah kita, bahkan masalah dunia, yaitu jaringan. Jadi paralel. Investasinya gak sedikit, ratusan miliar rupiah untuk menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan kita,” lanjut Bahlil.
Soal sumber EBT, Bahlil mengatakan Indonesia punya potensi yang cukup luar biasa. Ia bahkan mengklaim jumlahnya lebih besar 40 persen dari total cadangan energi baru terbarukan yang ada di kawasan Asia Tenggara.
