Jakarta, mataberita.net — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Bali.
Usulan ia sampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya biaya pengelolaan sampah di Bali. Ia menilai pembangunan tempat judi di Bali sangat dibutuhkan untuk membantu Pemda Bali membiayai pengelolaan sampah.
Ia percaya diri pembukaan kasino bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali, yang per tahun ini hanya Rp4 triliun.
“Memang sekarang sangat dibutuhkan (Pembangunan kasino). Karena PAD (Bali) sekitar Rp4 triliun dan masalah Bali ada beberapa. Salah satunya, pengolahan sampah saja kan kita membutuhkan sekitar Rp3 triliun untuk mengelola sampah 100 persen yang dihasilkan sampah di Bali ini,” tutur Bagus Pratiksa, saat dikonfirmasi, pada Senin (05/08/2024).
“Belum lagi kita mencoba untuk mengurangi sampah-sampah yang ada. Jadi, Bali butuh PAD tambahan yang cukup besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga muncullah ide ini,”ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya kasino, Bali bisa seperti di Singapura yang berpotensi bisa mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah sekitar Rp 12 hingga Rp 13 triliun per tahun.
“Kalau kita mengacu kepada Singapura, potensi pendapatan PAD yang akan diterima Bali itu bisa sampai Rp12 dan Rp13 triliun per tahunnya. Itu, baru sisi perjudiannya saja belum kita ngomong hotel, restoran dan juga ekonomi di sekitar (kasino) dan juga pajak pajak dari pegawai-pegawai yang bekerja di kasino tentunya,” ucapnya.
Ia juga mengusulkan pembangunan kasino di Bali bertaraf internasional yang bisa mengundang turis asing berkualitas datang ke Bali.
“Harus bertaraf internasional untuk mengundang turis asing yang berkualitas masuk ke Bali. Jadi kalau bisa malah brand-brand top dunia masuk ke Bali,” bebernya.
Ia juga menyadari pembangunan kasino belum bisa dilakukan di Bali. Hal itu, butuh aturan khusus. Masyarakat Bali pun katanya tidak perlu khawatir dengan adanya pembangunan kasino.
Ia berharap kalau usulannya disetujui, pembangunan kasino bisa dilakukan dalam kawasan tertentu seperti kawasan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Kawasan yang ia lirik adalah salah satu daerah miskin di Bali. Tujuannya, agar tercipta pemerataan perekonomian.
BACA JUGA : Otorita Ibu Kota Nusantara Janji 75 Persen Kawasan di IKN Bakal Hijau
“Saya rasa masyarakat Bali itu tidak usah khawatir apa yang menjadi usulan saya. Saya, mengusulkan itu sebenarnya untuk menjaga kelestarian adat juga. Kenapa saya bilang begitu, saya juga melihat, istilahnya begini, kita kan punya ITDC kan ada kawasan, dan harapannya kasino nanti itu dibentuk sebuah kawasan salah satu daerah termiskin di Bali, sehingga adat istiadat lokal itu tidak tergerus oleh adanya kasino,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta nantinya bila pembangunan kasino terjadi di Bali, masyarakat lokal dilarang bermain demi menghindari efek besar.
“Malah kalau perlu ada pelarangan untuk masyarakat lokal untuk bermain di kasino. Iya (hanya untuk turis asing). Kalau memang itu yang ditakuti oleh masyarakat Bali, sekalian saja tidak boleh main masyarakat Bali, kayak di Malaysia kan begitu, masyarakatnya tidak boleh main di kasino,” lanjutnya.
“Jadi, saya rasa namanya adat istiadat Bali justru malah (efeknya) sangat minim. Kalau misalnya masyarakatnya tidak boleh main dan ada di kawasan termiskin di Bali, saya rasa justru ada pemerataan ekonomi dan ada kawasan pariwisata baru dan menambah PAD,” jelasnya.
Selain itu, ia mengusulkan untuk pembangunan kasino itu ada di wilayah Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung, atau Bangli.
“Misalnya itu Buleleng dan Karangasem mungkin antara Bangli atau Klungkung. Saya rasa lebih kepada Buleleng dan Karangasem, dan Bangli,” tambahnya.
Di samping itu, ia juga kembali mengusulkan bila pembangunan kasino terjadi suatu saat nanti di Bali, maka 50 persen manajemen yang bekerja di kasino tersebut adalah warga Bali.
“Saya ingin usulan saya itu minimal 50 persen dari manajemen itu orang Bali nantinya. Jadi apa, orang Bali itu tidak menjadi penonton di kawasan yang baru ini.
Jadi, saya mau komitmen siapapun yang berinvestasi di kawasan tersebut 50 persen memanajemen (orang Bali),” imbuhnya.
Ia berharap pembangunan kasino bisa terwujud sehingga pemerataan ekonomi di Pula Dewata terwujud.
“Ini suda sangat urgen kalau namanya penyakit, Bali ini sudah kronis kalau kita kronis itu kan harus pakai antibiotik ataupun langkah-langkah ekstrem. Semakin ekstrem situasinya, semakin ekstrem juga solusinya. Sekarang Bali itu overcapacity di selatan, tidak ada pemerataan ekonomi, terus solusi mengenai sampah belum ada,” katanya.
“Kalau misalnya pemda tidak punya uang, apalagi dengan Undang-undang hak-hak APBD yang baru itu, yang namanya APBD Provinsi Bali itu akan berkurang karena pajak kendaraan bermotor yang tadinya 70 dan 30 persen dibagi ke kabupaten menjadi 60 dan 40 ke kabupaten sehingga apa ini menjadi ketimpangan di Bali Selatan dan di Bali Utara ini akan semakin tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan hal tersebut kabupaten di Bali yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena dari Pemerintah Provinsi Bali, tidak bisa melakukan pemerataan infrastruktur pariwisatanya imbas budget yang sangat terbatas.
“Iya tentu ini bukan satu-satunya solusi. Saya mengerti ada pro dan kontra di masyarakat walaupun saya lihat memang banyak yang pro. Tapi ini bukan satu-satunya solusi yang saya tawarkan tentu diantara lain seperti family office dan lain-lainnya,” pungkasnya.
